Komisi V DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tatap muka di Gedung Nusantara pada Senin (24/1/2021) dengan Basarnas dan BMKG. Dalam kesempatan tersebut membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan Program Kerja 2022.
Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi mengatakan di tahun 2021 Basarnas mengalami recofusuing anggaran sebesar 398,14 miliar yang sebelumnya 2,26 triliun menjadi 1,86 triliun. Henri menambahkan beberapa kegiatan penting yang terkena dampak recofusing di 2021 harus mendapatkan prioritas di tahun ini antara lain pembangunan kapal rescue 66 meter, pengadaan rescue truk 4WD, pengembangan sistem pemantauan signal marabahaya cospas sarsat, pengembangan visualisasi kolaborasi streaming, dan pengembangan aplikasi manajemen informasi.
"Tahun 2022 ini Basarnas telah mengajukan pagu kebutuhan sebesar 5,18 T dan disetujui sebesar 1,96 T, sehingga terdapat kekurangan anggaran (Backlog) sebesar 3,21 T. Usulan anggaran yang tidak disetujui tersebut semula akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan sarana dan prasarana antara lain berupa pengadaan helikopter, Kapal penyelamatan, Rigid Inflatable Boat, Peralatan Urban SAR, Rescue Excavator, Publik Savety Diving, Remoted Operational Vehicle (ROV), " jelasnya.
"Besarnya backlog tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target Renstra Basarnas 2020 – 2024. Meskipun demilkian, Basarnas tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal," imbuhnya.
Henri juga menjelaskan dari Basarnas juga mendapatkan automatic adjusment sebesar 5% sehingga pagu anggaran yang diperoleh sebesar 1.86 T. (Nv)
