Kegiatan Forum Konsultasi Publik menghadirkan empat materi utama, yaitu Standar Pelayanan Registrasi Radio Beacon, Registrasi Radio Beacon, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Aplikasi Radio Beacon. Keempat materi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap layanan registrasi radio beacon, serta menghimpun masukan dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan layanan registrasi sinyal marabahaya di lingkungan Basarnas.

Direktur Sistem Komunikasi Basarnas, Brigjen TNI Tofik Tofana, menegaskan bahwa registrasi radio beacon merupakan bagian penting dari sistem keselamatan nasional.

"Registrasi radio beacon bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Data registrasi yang akurat dan mutakhir memungkinkan Basarnas mengidentifikasi pemilik perangkat, sarana yang mengalami keadaan darurat, serta pihak yang dapat segera dihubungi ketika sinyal marabahaya diterima. Dengan demikian, proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat sehingga operasi SAR dapat berlangsung secara tepat sasaran," ujarnya. 

Dirsiskom juga berharap Forum Konsultasi Publik dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan registrasi sinyal marabahaya.

"Kami berharap forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan layanan registrasi radio beacon yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memenuhi harapan masyarakat, serta mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, penerbangan, dan aktivitas masyarakat yang berpotensi menghadapi kondisi darurat," tambahnya.

Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, Basarnas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sistem registrasi sinyal marabahaya sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, efektif, dan profesional bagi masyarakat.

Pembukaan EDRR Indonesia 2026 turut dihadiri oleh pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra internasional, akademisi, komunitas, dunia usaha, serta berbagai unsur pentahelix yang memiliki peran penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan bahwa peringatan dini harus diikuti dengan aksi nyata. Informasi mengenai potensi bencana tidak cukup hanya disampaikan, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman bencana yang membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan, kesiapan sumber daya, serta dukungan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

EDRR Indonesia 2026 juga menjadi momentum strategis untuk mendorong Indonesia menuju Center of Excellence teknologi kebencanaan dunia. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan riset dan inovasi, pengembangan industri kebencanaan, peningkatan kapasitas talenta muda, serta perluasan jejaring kerja sama internasional.

Bagi Basarnas, forum EDRR menjadi ruang penting untuk membangun pertukaran pengetahuan dan pengalaman sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas operasi pencarian dan pertolongan.

Melalui partisipasinya dalam EDRR Indonesia 2026, Basarnas menegaskan kesiapan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan memperkuat kemitraan strategis. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pencarian dan pertolongan yang semakin profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dialog Nasional dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan media nasional. Forum ini membahas prediksi musim kemarau tahun 2026, potensi dampak El Niño, serta langkah-langkah respons lintas sektor untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan nasional.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Basarnas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan operasi pencarian dan pertolongan bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan respons yang cepat, tepat, dan efektif dalam menghadapi potensi bencana akibat El Niño.

Perkemahan Bakti ini diikuti oleh peserta dari berbagai kwartir di wilayah Se-Jabodetabek. Selama dua hari, peserta dibekali materi dasar SAR, simulasi pertolongan, survival, navigasi darat, serta pengenalan alat dan teknik evakuasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah membentuk karakter anggota Pramuka yang tanggap, terampil, dan berjiwa pengabdian, sekaligus merintis terbentuknya Saka SAR sebagai garda terdepan Pramuka dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana.

Dengan mengusung semangat “Bakti untuk Kemanusiaan”, diharapkan para peserta mampu menjadi relawan muda yang siap diterjunkan bersama instansi terkait seperti Basarnas, BPBD, dan PMI. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kader-kader SAR muda yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat gotong royong sesuai dengan Dasa Darma Pramuka.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie Lt. 3, Jakarta, merupakan bentuk apresiasi kepada ilmuwan, pakar, dan praktisi yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia Innovator Lecture 2026 serta peresmian PRIMA merupakan program sinergi riset dan sinkronisasi kebijakan nasional yang menghasilkan riset terapan lintas sektoral melalui kolaborasi BRIN dan LPDP.

Kehadiran Sestama Basarnas Abdul Haris Achadi dalam kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Basarnas terhadap penguatan riset, inovasi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelayanan pencarian dan pertolongan.

Direktur I.D Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Slamet Riyadi menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme audit yang kooperatif dan transparan. Basarnas diharapkan memberikan dukungan penuh melalui penyediaan data, dokumen, serta informasi yang diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa tugas Basarnas merupakan tugas kemanusiaan yang selalu mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Basarnas menyambut baik proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, termasuk dalam aspek pengelolaan aset, pelaksanaan operasi SAR, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Lingkup pemeriksaan meliputi aspek perencanaan, regulasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pemeriksaan pendahuluan ini dijadwalkan berlangsung selama 45 hari dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada tahap berikutnya.

Basarnas berharap seluruh jajaran dapat memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung melalui komunikasi yang terbuka dan penyediaan data yang dibutuhkan. Sinergi antara Basarnas dan BPK diharapkan menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk memperkuat tata kelola organisasi, mengoptimalkan kinerja operasi SAR, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kerja sama, antara lain peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Basarnas, penyelamatan dan pelestarian arsip statis, pertukaran data dan informasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan arsip sebagai sumber pembelajaran dan mitigasi bencana.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menyambut baik kunjungan Kepala ANRI beserta jajaran. Menurutnya, dokumentasi dan arsip operasi pencarian dan pertolongan merupakan aset penting yang tidak hanya menjadi rekam jejak institusi, tetapi juga sumber pengetahuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasi SAR pada masa mendatang.

Kepala ANRI mengapresiasi komitmen Basarnas dalam pengelolaan arsip. Basarnas telah beberapa kali menyerahkan arsip statis kepada ANRI, yang meliputi arsip penyelenggaraan operasi SAR, penanganan pandemi Covid-19, serta berbagai kebijakan strategis di bidang pencarian dan pertolongan. Arsip-arsip tersebut memiliki nilai sejarah sekaligus menjadi referensi penting dalam pengembangan pengetahuan kebencanaan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ANRI juga mengundang Basarnas untuk berpartisipasi dalam International Symposium on Disaster Risk Archives (ISDRA) ke-5 yang akan diselenggarakan pada 29 Oktober 2026 di Yogyakarta. Forum internasional tersebut menjadi wadah bagi arsiparis, akademisi, peneliti, instansi pemerintah, dan komunitas kearsipan untuk berbagi pengetahuan serta praktik terbaik dalam pengelolaan arsip kebencanaan.

Melalui audiensi ini, Basarnas dan ANRI berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mendukung tata kelola kearsipan nasional yang semakin baik, sekaligus menjaga memori kolektif bangsa atas berbagai operasi pencarian dan pertolongan serta peristiwa kebencanaan sebagai sumber pembelajaran bagi generasi mendatang.

Basarnas menjadi salah satu entitas yang berada dalam lingkup pemeriksaan DJPKN I bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Bagi Basarnas, penerimaan LHP menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai prinsip good governance, sehingga mampu mendukung optimalisasi penyelenggaraan tugas pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Sumber Foto: BPK RI

Basarnas menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat akibat dampak kemarau maupun kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, Basarnas terus meningkatkan kapasitas personel, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, serta mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan pencarian dan pertolongan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan profesional.

Kehadiran Kepala Basarnas dalam rapat terbatas tersebut menjadi wujud komitmen Basarnas untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan bencana dan kedaruratan yang tangguh, terintegrasi, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Foto Courtesy of: Sekretariat Presiden

Pelatihan yang digelar selama lima hari ini merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Basarnas sebagai petugas pelayanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas, terutama saat menghadapi situasi gawat darurat.

Dalam kegiatan tersebut, Basarnas menghadirkan narasumber Phieter Angdika bersama tim pengajar dari Ruang Isyarat. Peserta mempelajari konsep dasar disabilitas khususnya teman Tuli, pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), pembelajaran isyarat abjad dari A hingga Z, kosakata dasar sehari-hari, serta berbagai istilah yang relevan dalam pelayanan publik dan penanganan pertolongan saat terjadi bencana. Pelatihan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga diisi dengan simulasi penanganan pertolongan dan evakuasi bersama warga Tuli.

Pelatihan bahasa isyarat bukan sekadar belajar komunikasi tetapi merupakan langkah nyata untuk membangun masyarakat inklusif. Melalui pelatihan ini, Basarnas berharap akses masyarakat Tuli terhadap layanan pencarian dan pertolongan, termasuk dalam situasi membahayakan dapat semakin terbuka. Sehingga prinsip pelayanan publik yang inklusif dan setara dapat terwujud secara nyata di Indonesia.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik menghadirkan empat materi utama, yaitu Standar Pelayanan Registrasi Radio Beacon, Registrasi Radio Beacon, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Aplikasi Radio Beacon. Keempat materi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap layanan registrasi radio beacon, serta menghimpun masukan dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan layanan registrasi sinyal marabahaya di lingkungan Basarnas.

Direktur Sistem Komunikasi Basarnas, Brigjen TNI Tofik Tofana, menegaskan bahwa registrasi radio beacon merupakan bagian penting dari sistem keselamatan nasional.

"Registrasi radio beacon bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Data registrasi yang akurat dan mutakhir memungkinkan Basarnas mengidentifikasi pemilik perangkat, sarana yang mengalami keadaan darurat, serta pihak yang dapat segera dihubungi ketika sinyal marabahaya diterima. Dengan demikian, proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat sehingga operasi SAR dapat berlangsung secara tepat sasaran," ujarnya. 

Dirsiskom juga berharap Forum Konsultasi Publik dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan registrasi sinyal marabahaya.

"Kami berharap forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan layanan registrasi radio beacon yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memenuhi harapan masyarakat, serta mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, penerbangan, dan aktivitas masyarakat yang berpotensi menghadapi kondisi darurat," tambahnya.

Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, Basarnas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sistem registrasi sinyal marabahaya sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, efektif, dan profesional bagi masyarakat.

IISAR 2026 merupakan ajang internasional yang mengintegrasikan pameran teknologi Search and Rescue (SAR), forum internasional, serta kompetisi SAR Challenge dalam satu rangkaian kegiatan. Penyelenggaraan IISAR bertujuan memperkuat kapasitas pencarian dan pertolongan, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam menghadapi situasi kedaruratan dan operasi SAR. Melalui penyelenggaraan ini, Indonesia juga menegaskan komitmennya sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam penguatan keselamatan, kesiapsiagaan, dan respons kemanusiaan di tingkat global.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsdya TNI Mohammad Syafii, menjelaskan bahwa IISAR 2026 menjadi sarana komunikasi, edukasi, koordinasi, dan kolaborasi bagi komunitas Search and Rescue (SAR) nasional maupun internasional.

Menurutnya, kegiatan ini menghadirkan forum internasional, pameran teknologi SAR, serta kompetisi SAR Challenge yang melibatkan organisasi SAR internasional, kementerian dan lembaga, dunia usaha, akademisi, serta potensi SAR nasional.

"Sebanyak 28 negara berpartisipasi dalam IISAR 2026, baik pada kegiatan forum, exhibition, maupun SAR Challenge. Melalui IISAR, kami berharap sinergi seluruh kementerian, lembaga, organisasi, dan mitra yang terlibat dalam operasi Search and Rescue dapat semakin kuat," ujar Syafii.

Melalui penyelenggaraan IISAR 2026, Basarnas berharap kolaborasi internasional, pertukaran teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Search and Rescue dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan dalam menghadapi berbagai situasi darurat, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Basarnas memaparkan peran strategis Basarnas sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, di antaranya luasnya wilayah Indonesia, tingginya potensi bencana dan kecelakaan, serta keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung operasi SAR.

Salah satu pembahasan utama dalam audiensi adalah kesiapan Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) dalam melaksanakan misi kemanusiaan internasional. Kepala Basarnas menjelaskan bahwa pengerahan Tim INASAR ke negara yang terdampak bencana memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan diplomasi dari Kementerian Luar Negeri. Pengiriman tim Urban SAR internasional tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) maupun berdasarkan permintaan resmi melalui jalur diplomatik antarnegara.

Selain itu, kedua pihak juga membahas upaya penguatan kapasitas Tim INASAR melalui peningkatan kompetensi personel, pemenuhan kebutuhan peralatan, serta persiapan menghadapi INSARAG External Re-classification sebagai bagian dari upaya mempertahankan klasifikasi dan standar internasional yang telah dimiliki Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan Indonesia tetap siap memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat, tepat, dan profesional kepada negara-negara sahabat yang membutuhkan.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyambut baik berbagai upaya yang dilakukan Basarnas dalam memperkuat kapasitas nasional maupun internasional di bidang pencarian dan pertolongan. Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus mendukung diplomasi kemanusiaan Indonesia, termasuk melalui koordinasi dan fasilitasi penugasan Tim INASAR ke luar negeri.

Kepala Basarnas berharap sinergi yang telah terjalin antara Basarnas dan Kementerian Luar Negeri dapat terus diperkuat guna meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional. Melalui kerja sama yang erat antarkementerian dan lembaga, Indonesia diharapkan semakin mampu berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang terdampak bencana serta memperkuat posisi sebagai bagian dari komunitas kemanusiaan global.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran dari Kantor SAR Manado, Palu, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Makassar, dan Ternate sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana dan kondisi kedaruratan di kawasan timur Indonesia.
Dalam arahannya, Kepala Basarnas menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan alutsista dan peralatan SAR, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap operasi pencarian dan pertolongan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan profesional.

"Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara memiliki potensi ancaman yang beragam, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, hingga berbagai kecelakaan transportasi dan kondisi membahayakan manusia. Oleh karena itu, seluruh jajaran Basarnas harus selalu siaga dan adaptif dalam menghadapi setiap potensi kedaruratan," ujar Kepala Basarnas.

Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk terus menjaga semangat pengabdian dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi, sehingga Basarnas dapat semakin dipercaya masyarakat sebagai garda terdepan dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi dan kesiapsiagaan seluruh Kantor SAR di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara semakin kuat dalam menghadapi berbagai potensi bencana dan kedaruratan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si., menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menjajaki berbagai skema dukungan yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hunian bagi personel Basarnas. Penyediaan hunian dinilai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan.

Melalui audiensi ini, Basarnas berharap terjalin sinergi yang semakin kuat dengan Kementerian PKP dalam merealisasikan pembangunan Rusunara dan rumah dinas. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan program pembiayaan perumahan bagi personel Basarnas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam memberikan layanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.