Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan " Profesional, Sinergi, Dan Militan " Pengaduan Masyarakat melalui Telepon (021) 65867510/11, Whatsapp (085289000115), E-mail : Pengaduan@basarnas.go.id


TUGAS DAN FUNGSI

 

 

A. KEDUDUKAN
 

Kedudukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden .

B.

TUGAS POKOK

 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan , Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan .

C. FUNGSI
  1. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
  2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi;
  3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ;
  4. Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  5. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi;
  6. Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi  pencarian dan pertolongan;
  7. Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
  8. Pemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan;
  9. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan;
  10. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  12. Pengawasan intern atas pelaksanan tugas di bidangnya; dan
  13. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

 

(Sumber : Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 8 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)