DENGAN SINERGITAS DAN SOLIDITAS BASARNAS BERSAMA POTENSI SAR BERTEKAD MEWUJUDKAN PELAYANAN SAR YANG CEPAT DAN PRIMA


REFORMASI BIROKRASI

 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Badan SAR Nasional sejak bulan Agustus tahun 2012 telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2012 s/d 2014. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2014, terdapat beberapa capaian menuju ke arah perubahan yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2015-2019 harus disertai dengan itikad yang kuat, tulus, iklas, dan menerima perubahan serta memberikan inovasi perubahan ke arah yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Tahun 2018, terdiri atas :

  1. Road Map
  2. Surat Keputusan
  3. Maklumat
  4. Kegiatan 
  5. Hasil IKM 2018 

         Foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

 

KEMENPAN & RB KUNJUNGI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG

Jakarta – Dalam rangka penataan dan pengembangan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Bagian Organisasi dan Tata Laksana bersama bersama tim penataan kelembagaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) melaksanakan kunjungan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Kamis (28/2). Kunjungan yang berlangsung selama dua (2) hari hingga 1 Maret ini juga meninjau Pos Pencarian dan Pertolongan Cilacap serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Wonosobo.

Kunjungan yang dipimpin oleh Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP., M.Si. bertujuan untuk melihat efektivitas organisasi dan hubungan kerja atau peta proses bisnis antara Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dengan beban kerja yang mungkin berkurang dari Kantor Pencarian dan Pertolongan. Saat ini Kemenpan & RB juga sedang melaksanakan evaluasi Kelembagaan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Kelembagaan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Basarnas sendiri telah mengirimkan evaluasi kelembagaan kepada Kemenpan & RB pada Januari 2019.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd,M.M menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak perlu khawatir, karena peningkatan Kantor serta pembentukan Pos adalah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dan tidak akan berkurang justru semakin bertambah seiring penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya permintaan pelatihan serta operasi Pencarian dan Pertolongan.

“Adanya Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah untuk memfilter usulan pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan serta mempercepat waktu respon karena jarak yang begitu jauh antara wilayah kejadian dengan lokasi Kantor serta Pos Pencarian dan Pertolongan terdekat.Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dibentuk juga dikarenakan tingginya permintaan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan tim Pencarian dan Pertolongan, dikarenakan jika ada tim Pencarian dan Pertolongan pada wilayah tersebut maka masyarakat merasa aman”, ujar Noer.

Sementara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Aris Sofingi, S.E., menjelaskan bahwa jika Pos atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan maka harus melaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai SAR Mission Coordinator (SMC). Begitu pula jika ada permintaan pelatihan potensi kepada Unit dan Pos Pencarian dan Pertolongan, maka surat permintaan akan ditujukan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk meminta persetujuan. Jika tidak terdapat sarana dan prasarana serta personil yang memadai saat ada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan maupun permintaan pelatihan maka Kantor Pencarian dan Pertolongan akan turun membantu.

Dengan adanya kunjungan dari Kemenpan & RB diharapkan dapat memotret pelaksanaan penataan dan pengembangan serta proses bisnis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.

 

 

BASARNAS BAHAS DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA - Memasuki tahun kelima, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tetap konsisten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Bertempat di Hotel Ibis Kemayoran Jakarta Pusat, Basarnas khususnya kelompok kerja (pokja) pelayanan publik melakukan evaluasi atas pelaksanaan RB di tahun sebelumnya.

Evaluasi yang berlangsung selama dua (2) hari, Kamis (28/3) - Jumat (30/3) ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Basarnas.

Direktur Operasi Basarnas Brigjen (TNI) Budi Purnama yang membuka kegiatan ini secara langsung menyampaikan bahwa evaluasi pelayanan publik merupakan hasil kerja dari sistem pelayanan yang dilakukan Basarnas melalui responsivitas dalam melayani masyarakat ataupun instansi/lembaga selaku penerima jasa pelayanan.

"Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik semester I tahun 2019 ini dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pokja bidang pelayanan publik untuk mendukung reformasi birokrasi di Basarnas, sehungga berimbas ada peningkatan penilaian kinerja dari Kemenpan RB", tutur Budi saat menyampaikan sambutannya. Pada kesempatan ini juga dihadirkan salah satu anggota dari tim penilai Kemenpan RB Tri Susilo untuk memberikan masukan dan gambaran terkait reformasi birokrasi yang sudah dilaksankan di Basarnas. (yun) 

 

BASARNAS LAKSANAKAN BIMTEK AGENT OF CHANGE

JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Agent of Change atau agen perubahan. Untuk mempercepat perubahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Basarnas, diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi individu, anggota, maupun organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Adapun tujuan dari Bimtek Agent of Change ini untuk memberikan pencerahan serta peningkatan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan kinerja di lingkungan Kantor Pusat Basarnas maupun seluruh Unit Pelaksana Teknis.

Kegiatan yang berlangsung dua hari mulai Senin (15/4) hingga Selasa (16/4) diikuti sebanyak 60 peserta terdiri dari seluruh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kepala Balai Diklat, dan pejabat di lingkungan Kantor Pusat basarnas.

“Perubahan itu sangat cepat sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri. Kemarin di Ancol disampaikan kita ini berada di atas panggung Basarnas, penontonnya adalah masyarakat. Apa yang diharapkan penonton ketika kita berada di panggung, mereka akan menilai kita secara mata telanjang. Perkembangan teknologi demikian pesat, informasi yg ada di Sabang bisa cepat sampai di Merauke, artinya baik dan burukhya itu bisa cepat menyebar kemana-mana dan menjai viral”, ujar Sekretaris Utama Drs. Dianta Bangun, M.Kes saat membuka Bimtek Senin pagi gi Hotel Grand Orchardz Jakarta.

Dianta menambahkan bahwa perubahan itu setiap bangun pagi sudah ada, oleh karena itu buka mata, pikiran, dan hati untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang positif.

“Agen perubahan ini tentunya akan menjadi panutan atau pemicu adanya perubahan. Anda sebagai Kepala Kantor bisa kah membawa perubahan itu di kantor atau di unit kerja kita masing-masing ada kemajuan atau tidak. Untuk membawa kemajuan tentunya harus dimulai dari orang yang visioner melihat ke depan bukan hanya hidup di masa lalu dan di dalam kotak di masa sekarang. Artinya kita berfikir bagaimana tuntutan masyarakat 5 thn mendatang terhadap kinerja kita sekarang. Oleh sebab itu perubahan-perubahan ini perlu senantiasa kita cermati khususnya yg terkait dengan reformasi birokrasi, tentunya perubahan yg diharapkan adalah perubahan yg positif”, tegas Dianta.

Hadir sebagai narasumber Dudi Supriadi dari ESQ ACT Consulting. Adapun materi yang diberikan meliputi finding motivation & meaning of work, why culture is important, my roles & responsibilities (being agent of change), challenge of change, what are basic skills to acquire, fun theory of living value spirit, dan culture initiatives.

Melalui bimtek ini diharapkan nantinya para peserta dapat bertanggung jawab sebagai Agent of Change untuk menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. (an)

 

 

 

WUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BASARNAS SELENGGARAKAN PELATIHAN BAGI RESCUER

JAKARTA - Kamis (20/6) bertempat di Hotel Arcadia by Horison Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menggelar Pelatihan Budaya Prima bagi petugas pencari dan penolong (rescuer). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai Kamis hingga Jumat dibuka oleh Kasubdit Perencanaan dan Standarisasi Operasi Joko Sungkowo, S.T., M.M. yang mewakili Direktur Operasi.

Sebanyak 38 rescuer dari seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan serta 9 personil Basarnas Special Group (BSG) terlibat menjadi peserta dalam pelatihan budaya prima dalam rangka monitoring kinerja pelayanan publik.
Dalam sambutan Direktur Operasi, Joko Sungkowo menyampaikan bahwa pelatihan budaya prima ini merupakan arah perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan Basarnas dalam melayani masyarakat, instansi atau lembaga selaku pengguna layanan.

“Kegiatan monitoring ini merupakan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan Basarnas terhadap masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Basarnas serta dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik”, terang Joko.

Adapun narasumber pada pelatihan ini Tirtana Brachnata dari Indo Asia Learning Development Center. Sementara untuk materi yang diberikan terdiri dari Pelayanan Prima, Customer Satisfaction, Handling Complaint, dan Effective Communication. Seluruh peserta juga diminta untuk mempraktekkan seluruh materi yang diberikan mulai dari cara bersalaman yang baik hingga tips dan trik menghadapi masyarakat yang komplain.

Tujuan kegiatan pelatihan ini untuk menghasilkan petugas yang dapat memberikan pelayanan dengan baik, sopan, ramah, santun, dan tepat waktu. Selain itu para petugas juga diharapkan dapat menerapkan pelayanan budaya prima sehingga terealisasi kepuasan masyarakat. (an)

 

 

Basarnas Adakan Sosialisasi Reformasi Birokasi Tahun 2019

Jakarta — Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yakni Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) mengadakan kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi tahun 2019 dengan tujuan utama secara institusional yaitu untuk melaksanakan dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh jajaran Basarnas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel, demokratis dan melayani.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II dilingkungan Basarnas, Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenpan, Kepala Bidang Assesment dan Penyiapan Koordinasi Kelembagaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenpan, seluruh anggota pokja Reformasi Birokrasi Basarnas dan seluruh anggota Agent of change Basarnas.

Bertempat di Swiss Belhotel Mangga Besar, ruang Jasmine 1 lantai 6, Mangga Besar, Jakarta Pusat kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Utama Basarnas pada Kamis (18/7) pukul 09.00 wib.

Dalam sambutannya, Sestama Basarnas berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman terhadap substansi masalah dibidang Reformasi Birokrasi yang diperlukan dalam memperbaiki sistem dan metode untuk dipedomani bersama dengan menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB sesuai dengan bidang tugasnya. “Melalui sosialisasi Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang pada akhirnya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kinerja khususnya dilingkungan Kantor Pusat” tambahnya.

Dipenghujung sambutannya, beliau berpesan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada kegiatan ini sesuai bidang tugas dan perannya agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dapat berkontribusi dalam perubahan kearah yang lebih baik sehingga pada masa mendatang dapat membawa perubahan yang positif bagu institusi. *(Hms/Put)*

 
 
 
 
 
 

EVALUASI /AUDIT MENUJU POSTUR ORGANISASI PEMERINTAH YANG IDEAL

Jakarta-Rabu(04/09) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan Audit/Evaluasi Organisasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Postur organisasi pemerintah yang ideal tentu menjadi harapan dalam rangka mewujudkan birokrasi melayani masyarakat sehingga tidak ada tumpang tindih, tidak ada kekosongan tugas dan fungsi. Penataan kelembagaan ini merupakan salah satu area penting yang Reformasi Birokrasi. Untuk itu komitmen pemerintah menata ribuan tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih perlu diperkuat.

Sejalan dengan semangat tersebut, pada hari Rabu, 4 September 2019 di Lantai 4 Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan Audit/Evaluasi Organisasi  oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) dan PT. Sinergi (Konsultan yang ditunjuk untuk melaksanakan evaluasi).

Maksud dilakukannya audit ini adalah untuk memotret tugas dan fungsi utama lembaga dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan rapat ditetapkan akan dilaksanakan 2 (dua) kali Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan narasumber yang memahami dan memiliki visi ke depan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ideal.

Pada kesempatan tersebut juga akan dilakukan pengambilan data kuesioner untuk mendapatkan gambaran fungsi kelembagaan dalam strategi pembangunan nasional dikaitkan dengan arah dan tujuan (proyeksi) kepemimpinan masa yang akan datang. Harapan yang ingin diperoleh dari evaluasi ini adalah mendapatkan dokumen yang memiliki validitas tinggi sebagai pedoman dalam penataan dan pengembangan organisasi ke depan guna mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan tuntutan perkembangan lingkungan.

Pelaksanaan rapat evaluasi/audit kelembagaan pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan & RB dan konsultan PT. Sinergi diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan  Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

 

AUDIT KELEMBAGAAN UNTUK MENATA ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Jakarta – Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah penataan kelembagaan yang diharapkan dapat menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Menindaklanjuti amanat tersebut Kementerian PAN dan RB berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi organisasi dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dengan obyek lembaga pemerintah nonkementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan termasuk Basarnas bagi tercapainya penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

Dalam rangkaian audit ke Basarnas pada Kamis (19/9) dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Hotel Atlet Century dengan tema “Peningkatan Efektivitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Mandat Pembangunan Nasional 2020-2024 ”. Fokus diskusi lebih ditekankan pada kelembagaan ditinjau dari perspektif regulasi, mandat internasional, hubungan / keterkaitan dengan para pemangku kepentingan (multi stakeholder) dan pertimbangan lingkungan strategis.

Tujuan Focus Group Discussion (FGD) adalah untuk mendapatkan masukan / pemikiran dari berbagai sudut pandang mengenai berbagai hal terkait peningkatan efektifitas Basarnas dalam penyelenggaraan mandat pembangunan nasional 2020-2024 sebagaimana telah digariskan oleh Presiden. Diharapkan dengan FGD ini dapat teridentifikasi beberapa faktor penting agar performa organisasi dapat meningkat seperti masukan tentang dinamika global, kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM, pembagian urusan dengan K/L lainnya, kerjasama/kemitraan pembangunan, tantangan organisasi, dsb.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Utama selaku Narasumber Ahli dan Dr. Eka Budi Tjahjono, SH, MH. (Dosen STIP Marunda), para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dari Basarnas, pejabat dari Kementerian PAN dan RB serta pihak PT. Sinergi Pakarya Sejahtera.  Dalam acara tersebbut juga disampaikan rencana pelaksanaan FGD kedua yang diharapkan dapat menggali informasi lebih tajam dan detail terhadap postur ideal organisasi Basarnas ke depan. Akankan melalui audit ini bisa menghasilkan potret lembaga Basarnas yang semakin ideal, kita tunggu saja hasilnya ***

 

BASARNAS GELAR RAPAT PERSIAPAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
 

Jakarta - Rabu (16/10), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengadakan rapat dalam rangka persiapan Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I dan II, serta seluruh tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Basarnas.

Pada rapat kali ini membahas tentang paparan masing-masing kelompok kerja terkait hal-hal apa saja yang telah dipersiapkan guna mendukung Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB. Berbagai masukan pun juga turut disampaikan oleh Kepala Basarnas untuk menyempurnakan hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh seluruh Tim Reformasi Birokrasi.

Seperti yang kita diketahui, Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.